Lagi, Bupati Brebes Lantik 81 Pejabat Struktural

PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti AMd, kembali melantik dan mengambil sumpah terhadap 81 Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, di ruang OR Setda Pemkab Brebes, Rabu 13 Maret 2013 petang.
Pengambilan sumpah dan pelantikan terhadap pejabat eselon III dan IV yang dilakukan oleh Bupati ini, dalam rangka rangkaian program 100 hari kerjanya. Sebelumnya, pada Jumat 08 Maret 2013 sore, Bupati melantik pejabat eselon II, III dan IV sebanyak 87 orang (sebelumnya diberitakan 79 orang).

Meskipun pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV sebanyak 87 sebelumnya, mendapat sorotan publik karena dianggap tidak sesuai dengan aturan/kaidah yang ada, termasuk dengan pelantikan pejabat eselon III dan IV sebanyak 81 orang yang baru dilakukan Bupati.

Namun, menanggapi hal tersebut Bupati Brebes mengaku bahwa mutasi dan rotasi baik terhadap pejabat eselon II, III dan IV sebanyak 87 orang, maupun terhadap pejabat eselon III dan IV sebanyak 81 orang yang baru saja dilakukan semuanya sudah sesuai secara professional, dan sesuai dengan kebutuhan bagi para pejabat struktural tersebut.

"Kalaupun nantinya emang dianggap ada yang bermasalah atau ada kesalahan dalam menentukan jabatan struktural tersebut, bisa dilakukan perubahan. Tapi, jauh hari sebelumnya sudah dilakukan proses pengkajian melalui Baperjakat. Jadi saya rasa mutasi dan rotasi pejabat struktural ini sudah sesuai secara professional, dan sesuai dengan kebutuhan bagi para pejabat struktural tersebut," ujar Bupati usai melantik dan mengambil sumpah terhadap 81 pejabat struktural tersebut.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wahyudin Noor Aly mengatakan, kewajiban Kepala Daerah salah satunya adalah mentaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Apabila ada seorang pejabat yang pernah diturunkan pangkatnya karena melakukan perbuatan tercela, tiba-tiba saja dipromosikan karena alasan balas budi politik, apakah bukan termasuk pelanggaran terhadap kewajiban kepala daerah.

Menurutnya, memang Bupati adalah jabatan politis, namun birokrat adalah Abdi Negara yang harus dilindungi dari kepentingan sempit politik. Dalam UU 32/2004 pasal 25 dan 26, dimana disebutkan bahwa pasal ini mengatur kewajiban, sedangkan pasal 29 mengatur sanksi bagi kepala daerah yang melanggar.

"Jadi kaitannya dengan promosi seharusnya secara otomatis didapatkan pada pegawai yang berprestasi dan berkinerja baik dan mempunyai kompetensi, serta kapabilitas yang bisa dipertanggung jawabkan," tandas Goyud panggilan akrabnya.

Sementara dari total 81 pejabat struktural eselon III dan IV yang dilantik tersebut, beberapa diantaranya adalah Arsan Hasnul, SH jabatan lama sebagai Kabag Rapat dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Brebes, menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris BPMDK. Sementara Syaiful Islam SH jabatan lama sebagai Sekretaris BPMDK, menduduki jabatan baru sebagai sebagai Kabag Rapat dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Brebes.

Kemudian Komar SE jabatan lama sebagai Sekretaris BKBPP menduduki jabatan baru sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD Brebes. Taryono SPd MPd jabatan lama sebagai Pengawas Sekolah TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes menduduki jabatan baru sebagai Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu.