PERATURAN BUPATI BREBES

 

NOMOR 001 TAHUN 2011

 

TENTANG

 

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DI KABUPATEN BREBES

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI BEBES,

 

Menimbang     :     a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Jawa Tengah menjadi tanggung jawab Gubernur dan di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota ;

 

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Brebes.

 

Mengingat        :     1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

3.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

4.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;;

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

10.     Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah ;

11.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

12.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ;

13.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;

15.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sangsi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;

16.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah ;

17.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 ;

18.     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21.5/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 ;

19.     Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;

20.     Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah ;

21.     Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 155 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 ;

22.     Peraturan Bupati Brebes Nomor 005 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 di Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan     :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BREBES.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.    Bupati adalah Bupati Brebes ;

2.    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;

3.    Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan adalah Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes ;

4.    Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes ;

5.    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan ;

6.    Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) %.

 

 

Pasal 2

 

Penyaluran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes.

 

Pasal 3

 

Pembagian Alokasi DBHCHT Kabupaten Brebes untuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

BAB II

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

 

Pasal 4

 

(1)      Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai prioritas dan karakteristik daerah ;

(2)      Prioritas dan Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :

a.    Peningkatan kualitas bahan baku ;

b.    Pembinaan Industri Hasil Tembakau ;

c.    Pembinaan Lingkungan Sosial ;

d.    Pemberantasan barang kena cukai illegal ;

e.    Sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

 

Bagian Kesatu

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

 

Pasal 5

 

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

 

a.    standarisasi kualitas bahan baku;

b.    pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;

c.    pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;

d.    penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan/atau;

e.    penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

 

Bagian Kedua

Pembinaan Industri

 

Pasal 6

 

Pembinaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

 

a.    pendataan mesin/ peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;

b.    penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

c.    pembentukan kawasan industri hasil tembakau;

d.    pemetaan industri hasil tembakau;

e.    kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;

f.     penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau;

g.    pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP).

 

Pasal 7

 

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

 

a.    jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;

b.    Identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal Negara pembuat);

c.    Identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan

d.    Perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

 

 

Pasal 8

 

(1)      Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.

(2)      Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :

a.    Nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;

b.    Lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kota/kabupaten, dan provinsi;

c.    Realisasi produksi;

d.    Jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;

e.    Realisasi pembayaran cukai;

f.     Wilayah pemasaran;

g.    Jumlah merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;

h.    Jumlah alat linting;

i.      Asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

 

Bagian Ketiga

Pembinaan Lingkungan Sosial

 

Pasal 9

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c, meliputi :

 

  1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan /daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
  2. Penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;
  3. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
  4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
  5. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
  6. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

 

Bagian Keempat

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

 

Pasal 10

 

(1)      Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat(2) huruf d meliputi :

a.    Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ;

b.    Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

(2)      Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3)      Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan  kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

 

 

 

 

Bagian Kelima

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 11

 

(1)       Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e merupakan kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai;

(2)       Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidentil.

 

Pasal 12

 

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tanggung jawab Kepala SKPD terkait.

 

Pasal 13

 

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur instansi terkait/vertikal sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 14

 

(1)      Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh SKPD terkait di bawah koordinasi Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan;

(2)      Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan selaku Koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT;

(3)      Pengelola DBHCHT SKPD penerima alokasi DBHCHT berpedoman pada Peraturan Bupati Brebes.

 

Pasal 15

 

(1)      Kepala SKPD dan/atau penerima DBHCHT wajib menyampaikan laporan rutin kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Cq. Bagian Perekonomian, yang terdiri dari :

a.    Laporan Bulanan ;

b.    Laporan Triwulan ;

c.    Laporan Semester ;

d.    Laporan Akhir tahun.

 

(2)      Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menyampaikan laporan secara rutin kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;

(3)      Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan DBHCHT 2 (dua) kali dalam setahun paling lambat pada tanggal 10 Juli dan 10 Januari tahun berikutnya.

 

Pasal 16

 

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 005 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 17

 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

 

Pasal 18

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

 

 

 

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 3 Januari 2011  

 

 

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

 

          Cap ttd

 

 

AGUNG WIDYANTORO

 

 

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 4 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

 

Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 1