PERATURAN BUPATI BREBES

 

NOMOR 013 TAHUN 2011

 

TENTANG

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI BREBES,

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes ;

 

b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

 

2.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;

 

3.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ) ;

 

4.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

 

5.      Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ) ;

 

6.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

 

7.      Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

 

8.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

 

9.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

 

10.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;

 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes ;

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes ;

2.     Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

3.     Bupati adalah Bupati Brebes ;

4.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;

5.     Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas Daerah ;

6.     Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum ;

7.     Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan ;

8.     Penyertaan Modal adalah setiap usaha atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan / pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;

9.     Dewan Pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal ;

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah ;

11. Laporan secara periodik adalah laporan yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Brebes setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

 

BAB II

 

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

(1)         Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya ;

(2)         Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan :

a.      Meningkatkan sarana dan prasarana PDAM ;

b.     Meningkatkan kualitas pelayanan PDAM ;

c.      Meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pengem-bangan perpipaan.

(3)         Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut Ayat (1) di atas Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan prinsip Sosial dan prinsip Keuntungan ;

(4)         Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip Sosial dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;

(5)         Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Keuntungan dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari PDAM Kabupaten Brebes berupa imbalan tertentu.

 

 

BAB III

 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

 

Pasal 3

 

(1)        Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 25.175.974.640,- (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

dengan rincian sebagai berikut :

a.      Tahun Anggaran 1997 : Rp. 11.565.944.340,-

b.     Tahun Anggaran 2002 : Rp. 967.000.000,-

c.      Tahun Anggaran 2003 : Rp. 2.656.872.000,-

d.     Tahun Anggaran 2006 : Rp. 5.564.021.300,-

e.      Tahun Anggaran 2007 : Rp. 1.564.201.000,-

f.       Tahun Anggaran 2008 : Rp. 1.874.505.000,-

g.     Tahun Anggaran 2009 : Rp. 983.431.000,-

 

(2)        Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.726.600.000,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.      Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.120.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap I ;

b.     Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap II ;

c.      Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.006.000.000,- (Tiga Milyar Enam Juta Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap III ;

d.     Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap VI ;

e.      Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.300.600.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap V.

 

(3)        Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 40.902.574.640 ,- ( Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

 

(4)        Besarnya Penyertaan Modal tersebut pada Ayat (3), akan diakui oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes setelah diperhitungkan dengan kelebihan penyetoran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun 2008.

 

 

BAB IV

 

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

 

Pasal 4

 

(1)         Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan cara menggunakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diinvestasikan kepada PDAM Kabupaten Brebes ;

(2)         Tata Cara pengeluaran keuangan sebagai berikut :

a.      Besarnya penyertaan modal setiap tahunnya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes ;

b.      Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang berkaitan dengan rencana penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Brebes telah disyahkan ;

c.      Dokumen Pelaksanaan Anggaran PDAM Kabupaten Brebes yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;

d.      Mengajukan permohonan pencairan kepada kepala DPPKAD disertai dengan proposal rincian penggunaan dana.

(3)         Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan dibukukan dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Neraca Kekayaan PDAM Kabupaten Brebes.

 

 

BAB V

 

BAGI HASIL KEUNTUNGAN / KERUGIAN

 

Pasal 5

 

(1)         Apabila PDAM Kabupaten Brebes memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Pemerintah Kabupaten Brebes berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil keuntungan atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes pada PDAM Kabupaten Brebes ;

(2)         Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran PDAM Kabupaten Brebes ;

(3)         Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus) dari laba bersih PDAM Kabupaten Brebes setelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan yang dihitung secara proporsional ;

(4)         Apabila terjadi kerugian maka pembagiannya dihitung secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang dimiliki ;

 

 

BAB VI

 

LAPORAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

 

Pasal 6

 

(1)         PDAM Kabupaten Brebes berkewajiban membuat laporan keuangan yang disusun secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester terhadap keadaan keuangan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes ;

(2)         Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Brebes ;

(3)         Direktur PDAM Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib mempertanggungjawabkan secara penuh atas penyertaan modal yang diterimanya.

 

 

BAB VII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 7

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

 

 

 

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 15 Maret 2011

 

 

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

 

 

Cap ttd

 

AGUNG WIDYANTORO

 

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 16 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

 

Cap ttd

 

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 13