Perkuat Kampanye Integritas di Ruang Publik, Brebes Launching Pariwara Antikorupsi
Pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 118 di Lapangan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Rabu (20/5/2026).
Peluncuran ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma didampingi Wakil Bupati Brebes Wurja, jajaran Forkopimda dan OPD sebagai simbol semangat membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Inovasi tersebut merupakan sinergi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dalam memperkuat kampanye antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Melalui jejaring tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas edukasi dan penyebarluasan informasi anti korupsi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi publik dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes Warsito Eko Putro menjelaskan, peluncuran jejaring kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari program kampanye antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, Inspektorat Daerah menggandeng Dinkominfotik karena memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik, sehingga pesan-pesan anti korupsi dapat tersampaikan lebih luas dan efektif kepada masyarakat.
“Melalui jejaring ini, kami akan bersinergi dengan berbagai OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Materi edukasi anti korupsi nantinya dikemas secara kreatif dan komunikatif agar mudah dipahami masyarakat,” kata Warsito.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran bersama dalam mencegah praktik korupsi, pungutan liar, maupun penyimpangan pelayanan publik.
“Inspektorat akan memperkuat substansi dan pengawasan, sedangkan Dinkominfotik bertugas menyampaikan pesan kepada publik melalui berbagai media komunikasi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyatakan dukungannya terhadap penguatan kampanye antikorupsi melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.
Menurut Paramitha, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pengawasan, tetapi juga harus dibangun melalui edukasi dan partisipasi masyarakat sejak dini.
“Gerakan antikorupsi harus menjadi budaya bersama. Pemerintah daerah mendukung penuh sinergi antar-OPD dalam menyampaikan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Brebes semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Launching Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan edukatif.
Penulis: Bayu Arfi
Peluncuran ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma didampingi Wakil Bupati Brebes Wurja, jajaran Forkopimda dan OPD sebagai simbol semangat membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Inovasi tersebut merupakan sinergi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes dalam memperkuat kampanye antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Melalui jejaring tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas edukasi dan penyebarluasan informasi anti korupsi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi publik dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes Warsito Eko Putro menjelaskan, peluncuran jejaring kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari program kampanye antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, Inspektorat Daerah menggandeng Dinkominfotik karena memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik, sehingga pesan-pesan anti korupsi dapat tersampaikan lebih luas dan efektif kepada masyarakat.
“Melalui jejaring ini, kami akan bersinergi dengan berbagai OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Materi edukasi anti korupsi nantinya dikemas secara kreatif dan komunikatif agar mudah dipahami masyarakat,” kata Warsito.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran bersama dalam mencegah praktik korupsi, pungutan liar, maupun penyimpangan pelayanan publik.
“Inspektorat akan memperkuat substansi dan pengawasan, sedangkan Dinkominfotik bertugas menyampaikan pesan kepada publik melalui berbagai media komunikasi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyatakan dukungannya terhadap penguatan kampanye antikorupsi melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.
Menurut Paramitha, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pengawasan, tetapi juga harus dibangun melalui edukasi dan partisipasi masyarakat sejak dini.
“Gerakan antikorupsi harus menjadi budaya bersama. Pemerintah daerah mendukung penuh sinergi antar-OPD dalam menyampaikan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Brebes semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Launching Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan edukatif.
Penulis: Bayu Arfi
Leave a Comment